Mukomuko-, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Mukomuko mencatat, sebanyak 75 Desa di Kabupaten Mukomuko, belum mengajukan pencairan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) tahap dua.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Ujang Selamat mengatakan saat ini baru 73 desa yang telah mengajukan pencarian ADD dan DD.
“Sejauh ini yang sudah mengajukan penyaluran DD dan ADD tahap dua sebanyak 73 desa,” kata ujang.
Dari 73 desa yang telah mengajukan ini, ada tujuh desa yang berkas pengajuannya belum masuk ke Badan Keuangan Daerah (BKD) karena masih proses verifikasi di Dinas PMD Mukomuko.
“Ada tujuh desa yang masih dilakukan verifikasi di kita, untuk nanti diajukan ke BKD Mukomuko,” jelas Ujang.
Sementara, dari 73 desa ini ada berkas pengajuan DD milik dua desa yang belum disampaikan yakni Desa Lubuk Sanai dan Desa Lubuk Sanai III, namun berkas pengajuan ADD milik kedua desa ini sudah lengkap.
Untuk berkas pengajuan baik DD maupun ADD, lanjut Ujang sejak bulan April dan Juni yang masuk ke BKD dan sudah menerima penyaluran DD dan ADD tahap dua.
“Berkas pengajuan DD maupun ADD tahap dua dari desa yang telah masuk ke BKD sudah menerima penyaluran,” jelas Ujang.
Disamping itu, Ujang meminta desa yang belum mengajukan penyaluran DD dan ADD tahap dua untuk segera mengajukan berkas pencairan DD dan ADD tahap II.
Hal ini dikarenakan batas waktu pengajuan DD dan ADD tahap II di Kabupaten Mukomuko paling lama hingga bulan Juli mengajukan penyaluran dana tersebut.
Menurutnya, jika nanti 75 desa ini terlambat mengajukan dana desa maupun alokasi dana desa, maka desa menjadi sulit menyelesaikan kegiatannya dalam waktu yang cukup singkat.
Lebih lanjut, desa yang belum mengajukan pencairan DD dan ADD tahap II karena terkendala pekerjaan belum sampai 60 persen baik pekerjaan fisik maupun kegiatan ketahanan pangan.
“Untuk desa yang belum mencapai target pekerjaan 60 persen, diminta untuk tidak menyampaikan dokumen pengajuan pencairan DD dan ADD ke kita,” tutup Ujang.
Untuk diketahui, sebanyak 148 desa di wilayah tersebut tahun ini menerima dana desa senilai Rp 118 miliar dari pemerintah pusat melalui APBN, mengalami kenaikan Rp 1 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.
Red
